LSM LIBRA akan mempertanyakan perkembangan laporan ke DPRD Lampung timur.
suara-libra.com. Lampung timur DPRD Lampung timur dalam menyikapi laporan pelanggaran Undang-undang dan Peraturan pemerintah, diduga sangat lambat dan terkesan cuek, seolah olah pembiaran dalam pelanggaran, terbukti sudah hampir satu bulan laporan dugaan pelanggaran roling jabatan eselon III dan IV, belum ada titik terang nya.
Dalam laporan tersebut Bupati Lampung timur Dawam Rahardjo telah diduga melanggar Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 Tentang kecamatan, serta Kolusi dan nepotisme (KN), bukti adik Kandung Bupati serta sanak keluarga terdekat nya yang dilantik.
Menanggapi masalah rolling tersebut Ketua DPP LSM LIBRA ketika dikonfirmasi oleh awak media suara-libra.com melalui via telepon mengatakan bahwa sepulangnya dari Jakarta tgl 28 besok beliau akan mempertanyakan perkembangan laporan Ke DPRD Lampung timur, “saya akan mempertanyakan kepada Ketua DPRD Lampung timur dan Komisi satu DPRD Lampung timur”,
dalam roling jabatan eselon III dan IV pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 diduga dalam roling eselon III dan IV telah mengabaikan Undang undang RI nomor 23 tahun 2014 pasal 61 tentang sumpah janji jabatan, pasal 76 dan pasal 78 , juga Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan pasal 24 dan pasal 25,
Oleh karena itu saya berharap kepada ketua DPRD Lampung timur Serta anggota DPRD Lampung timur agar benar Dapat membuktikan bahwa mereka adalah sebagai wakil rakyat dan anggota DPRD sesuai dengan fungsinya agar dapat mengambil langkah langkah yang positif tentang dugaan laporan pelanggaran yang di maksud dalam undang undang tersebut serta peraturan pemerintah
dan agar kedepannya masyarakat Kabupaten Lampung timur dapat lebih yakin dan percaya terhadap wakil wakil nya yang duduk di DPRD Lampung timur ini, serta kedepannya lebih tertib aman dan terbebas dari dugaan Kolusi dan Nepotisme, Serta tidak memandang suku agama, Ras, dan Keluarga juga kerabat dekat.
Aktivis yang bernama mahmuri ketika dikonfirmasi juga beliau
sangat mendukung sekali atas laporan DPP LSM LIBRA yang melaporkan pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah, tinggal DPRD Lampung timur sebagai wakil rakyat bagaimana dalam menyikapi hal tersebut,
Menurut kabar dan juga saya tanyakan kepada ketua DPP LSM LIBRA melalui telepon selulernya “mengatakan bahwa dia masih di pulau Jawa,” tapi besar kemungkinan beliau mempertanyakan perkembangan surat laporan nya ke Komisi Aparatur Sipil Negara, (KSN), Mendagri, Men PAN-RB, OMBUDSMAN, terkait roling jabatan eselon III dan IV kemaren, kata Mahmur.
Dan kami sebagai masyarakat siap akan mengawal dan mendukung laporan LSM LIBRA sampai kepusat, dan siap orasi menyampaikan pendapat di depan kantor KASN, MENDAGRI, MENPAN-RB, Serta di depan kantor Ombudsman pusat. apabila dalam pandangan kami sebagai masyarakat, dalam hal ini belum ada jawaban dan titik terang dalam laporan ini.
Mahmur melanjutkan ” terkait dengan laporan ini jangan sampai masyarakat krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat yang duduk di DPRD Lampung timur, sehingga jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan bahwa Hukum dan aturan di Kabupaten Lampung timur ini bukan berpihak kepada rakyat akan tetapi berpihak kepada penguasa, katanya, (Hendra Pratama)
