Lagi lagi pemerintah kabupaten Lampung timur mendapat sorotan dari lembaga NGO JKP
suara-libra.com, Lampung timur. Kordinator Wilayah (Korwil) Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO – JPK) Wilayah Lampung Timur dan Kota Metro Menyoroti Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang Berimbas pada Rendah dan Minimnya Realisasi
Penyerapan Anggaran pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Memasuki Triwulan lV tahun Anggaran 2021 .
Demikian Diungkapkan Sekretaris (Sekwil) Wilayah Non Govermant Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO – JPK)
Lampung Timur dan Kota Metro Damiri,didampingi Ketua Bidang Tata Kelola dan Kebijakan Pemerintah daerah Andri Afrizal,SH, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) Eriyan Erme,Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Azzohiri S.Pd.I, Ketua Bidang ASN,Regulasi dan Perundang-Undangan Samsi S.IP
dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Darmawan Saputra.SH dikantornya Jalan Ki.Mas Putera No.25 Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Timur Senin 27/09/2021.
Damiri Mengatakan,Seharusnya Bupati Lampung Timur Drs.Dawam Raharjo Lebih Tegas Mengarahkan Seluruh Kepala OPD,
dalam hal Mengimplementasikan Target Serapan Anggaran Terutama Program-program skala Prioritas yang langsung Menyentuh dan dirasakan langsung Masyarakat, dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur,Baik itu Melalui Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Pihak ketiga maupun Swakelola.
Ini Masalah Ketegasan dan Kepiawaian Seorang Kepala Daerah dalam Memanage Tata Kelola Pemerintahan,Bagi Kepala OPD yang tidak mampu Menterjemahkan Arah dan Kebijakan Pembangunan untuk dijadikan Catatan kedepan untuk dipertimbangkan karena Hak Prerogatif itu dimiliki seorang pimpinan daerah.
NGO – JPK Berpandangan,APBD adalah salah salah satu cara dan Bagian terpenting yang tak terpisahkan Meningkatkan Perekonomian suatu daerah yang juga dapat mengakomodir dibeberapa sektor Real dalam kehidupan ekonomi Masyarakat,karena dapat menyerap tenaga kerja hingga berdampak pada pendapatan Masyarakat dan pelaku UMKM.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Ir.H Joko Widodo Melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Agar Pemerintah Provinsi,Kabupaten/kota diseluruh Indonesia Menyegerakan Penyerapan APBD diseluruh Negeri.
Menurut hasil Tela’ah dan kajian NGO – JPK korwil lamtim dan Kota Metro bahwasanya ada Beberapa OPD dilingkungan Pemkab Lampung timur semisal Dinas Pekerjan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR),Dinas Kesehatan (DINKES),dan Dinas Pertanian yang Memiliki Anggaran Belanja Barang dan Jasa tetapi serapannya sangat Lambat,NGO-JPK Mensinyalir jangan-jangan ada ketimpangan dalam Komunikasi atau mungkin akibat Lemotnya sistem Administrasi Keuangan yang dijalankan oleh Para Aparatur sipil Negara (ASN) pada satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.(Tiem media suara libra).
