GAWAT. Lampung Timur DEFISIT, Gaji perangkat Desa se Kabupaten Lampung timur Tidak terbayarkan.
suara-libra.com. Lampung Timur. Gaji perangkat Desa se Kabupaten Lampung Timur Calon tak terbayarkan karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menunda pembahasan APBD Perubahan tahun 2022.
menurut penjelasan dari Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif mengatakan, penundaan tersebut karena program APBD tahu 2022 yang telah disahkan menjadi peraturan daerah, belum terlaksana Oleh pemerintah Daerah Lampung Timur.
penundaan pembahasan APBD Perubahan itu diambil,
setelah mendengarkan penyampaian Sekretaris Daerah Kabupaten Lamtim bersama TAPD (tim anggaran pemerintah daerah), “Dari penyampaian Sekda bersama TAPD, maka dengan segala pertimbangan, pembahasan kita tunda dulu,” kata Ketua DPRD Ali Johan yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Lampung timur M Noer Alsyarif yang akrab dipanggil Pak Hery,
dan sebelum memasuki APBD Perubahan kami DPRD ingin melihat progres pelaksanaan APBD Tahun 2022 telah terealisasi apa belum, “Pelaksanaan program APBD tahun 2022, baik di pertanian, peternakan dan perikanan, kesehatan, PUPR dan pendidikan sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya,” kata ketua DPRD Ali johan.
Semestinya, lanjut dia, kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan pada APBD 2022, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, agar DPRD dapat melakukan evaluasi dan penataan, “Setelah kegiatannya sudah dijalankan maka apa yang perlu dilakukan penataan, penambahan dan kegiatan yang tidak bisa dilaksakan baru disampaikan di APBD Perubahan dan itulah yang kita bahas,” jelasnya.
Johan juga mengaku prihatin karena di satu sisi pemerintah Daerah memang sudah mengalami defisit, maka pengelolan anggaran semestinya harus lebih cermat. Ditambah lagi persiapan anggaran 2023.
“Tahun 2023 harus ada persiapan karena awal tahun politik. Tentu kita harus mempersiapkan anggaran untuk KPU dan Bawaslu, juga anggaran pengamanan untuk polres dan kodim serta anggaran pilkades yang juga perlu dibahas secara serius,” bebernya.
Karena itu, dia mengingatkan, jajaran eksekutif (organisasi perangkat daerah) dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam APBD 2022, “Saya selaku Ketua DPRD bertanggung jawab dalam rangka fungsi pengawasan ini. Mengingatkan agar teman-teman di satuan kerja untuk melaksanakan program yang ada, baru kita lakukan penataan kembali anggaran perubahan,”
Lampung Timur Defisit diperkuat oleh keterangan dari salah satu orang yang namanya tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bayangkan Rombongan Pramuka yang berangkat ke CIBUBUR JAMBORE NASIONAL XI Tgl 14 sampai 21 Agustus 2022 kemaren Biayanya disuruh pake pribadi dulu (utang dulu ) , dan nanti akan dipulangkan oleh pemerintah Lampung Timur. arep digowo nengdi pak nek koyo ngene, katanya. (pratama).
Catatan Redaksi :
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email:
