Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp 1,18 T. dan terdapat penerima BPUM yang tidak sesuai kriteria sebanyak 418.947.
Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan adanya beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) pada kementerian atau lembaga.
Menurut Anis, pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala.
“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis Byarwati, (24/6).
Menurut ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini, program BLT untuk UMKM memang membuat pelaku UMKM merasa terbantu tapi belum cukup untuk membuat UMKM bangkit lagi.
“Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI mengungkapkan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif.
“Selain memberikan BLT, Pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun non fiscal,” tutur Anis.
Politisi senior PKS ini mendorong Pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan.
“Misalnya, mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM lalu UMKM memasok bahan baku ke perusahaan besar sebaliknya perusahaan besar menjual produknya ke pasar lebih luas. Pola kemitraan seperti ini yang harus dikembangkan oleh Pemerintah,” tutupnya. dikutip dari skor news
